Konsultan Pajak Freelance (Remote)

Job description

Kawan Pajak (kawanpajak.com) membantu orang pribadi, UMKM, dan perusahaan mengurus pajak dengan lebih mudah dan hemat: konsultasi, pelaporan SPT, hingga pendampingan administrasi perpajakan. Permintaan klien terus bertambah, sehingga kami membuka kemitraan freelance untuk praktisi pajak di seluruh Indonesia.

Sebagai Konsultan Pajak Freelance, Anda menangani konsultasi dan perencanaan pajak untuk klien orang pribadi dan badan usaha yang datang melalui Kawan Pajak.

Tanggung jawab

• Memberikan konsultasi perpajakan kepada klien (PPh orang pribadi & badan, PPh potong/pungut, PPN) secara online.
• Menganalisis posisi pajak klien dan menyusun rekomendasi atau perencanaan pajak yang patuh aturan.
• Meninjau dan menyetujui SPT Tahunan yang disiapkan tim sebelum dilaporkan.
• Mendampingi klien menanggapi surat dari DJP, seperti SP2DK atau imbauan, bersama tim.
• Menjelaskan aturan pajak kepada klien dengan bahasa yang mudah dipahami.

Kualifikasi

• Memiliki sertifikat konsultan pajak (USKP) atau Brevet A/B; izin praktik konsultan pajak menjadi nilai tambah.
• Pengalaman minimal 3 tahun di kantor konsultan pajak, KAP, atau bagian pajak perusahaan.
• Menguasai PPh, PPN, dan administrasi perpajakan terkini, termasuk Coretax DJP.
• Teliti, menjaga kerahasiaan data klien, dan nyaman berkomunikasi dengan klien.
• Memiliki laptop dan koneksi internet yang stabil.

Sistem kerja & imbalan

• Kemitraan freelance, sepenuhnya remote: Anda mengatur waktu kerja sendiri.
• Tidak ada gaji tetap bulanan. Imbalan dibayar per klien atau per pekerjaan yang Anda tangani, sehingga penghasilan mengikuti jumlah dan jenis klien yang Anda layani.
• Besaran imbalan untuk tiap jenis layanan dijelaskan saat wawancara dan disepakati tertulis sebelum Anda mulai menangani klien.
• Klien berasal dari Kawan Pajak (kawanpajak.com); Anda tidak diwajibkan mencari klien sendiri.
• Pelamar tidak dipungut biaya apa pun selama proses rekrutmen.

Selection process

1. 1CV screening
2. 2Wawancara online
3. 3Studi kasus perpajakan
4. 4Kesepakatan kemitraan